BANGSA INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA DALAM BENTUK PERGOLAKAN DAN PEMBERONTAKAN

Faktor Yang Mempengaruhi Disintegrasi Bangsa :

• Geografi : Keadaan geografi indonesia yang memiliki banyak pulau juga merupakan salah satu penyebab Disintegrasi, ketidakmerataan pembangunan tiap pulau serta kekayaan alam yang berbeda tiap pulau akan menjadi faktor penyebab disintegrasi suatu negara.
• Demografi : Meledaknya jumlah penduduk Indonesia dengan sumber daya manusia rendah akan menambah jumlah kemiskinan. Masyarakat yang memiliki SDM rendah ini akan mudah dipengaruhi, sehingga mereka akan merasakan ketidakadilan terhadap pemerintah yang menimbulkan gerakan separatisme.
• Kekayaan Alam : Kekayaan alam yang berbeda tiap pulau membuat pembangunan tiap daerah tidak merata, akibatnya akan ada perbedaan pembangunan yang cukup besar, dimana suatu kota / pulau akan sangat tinggi dan juga akan sangat rendah.
• Ideologi : Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, akan tetapi semakin kesini paham akan idelogi semakin memudar dan akibatnya masyarakat mudah dipengaruhi kelompok - kelompok tertentu demi kepentingan mereka pribadi.
• Politik : Politik di Indonesia kini semakin banyak masalah, mereka hanya ingin mengutamakan kepentingan partai politik mereka sendiri dibandingkan demi negara.
• Ekonomi : Kurangnya kesejahteraan rakyat, membuat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, hal ini juga disebabkan karenan kurangnya efektivitas pemerintahan dalam mengatur sistem ekspor dan impor.
• Sosial Budaya : Akibat dari keadaan geografi Indonesia yang berpulau - pulau mengakibatkan lahirnya banyak budaya yang berbeda ( suku, agama, budaya dan ras ), kurangnya toleransi di dalam masyarakat ini akan mudah terjadi konflik antar daerah.
• Pertahanan Dan Keamanan : Ancaman kedaulatan bisa berasal dari dalam ataupun di luar negeri, selain sarana dan prasarana untuk pertahanan dan keamanan juga dibutuhkan rasa kesatuan di dalam masyarakat.

Sejarah disintegrasi /pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 dalam bab ini akan dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan :

1.      Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok : nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/ PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR, kelompok teosofis/ kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja). Pada masa itu kelompokkelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest).

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflikpun terjadi.

3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.

Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

1,Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi.

a.PKI Madiun 1948

Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dan dari siapa pun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat.

b. Pembrotakan DI/TII ( Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia)

1.DI/TII Jawa Barat

Sekar Marijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam (DI) dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII).

Kartosuwiryo adalah seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang mencita-citakan berdirinya suatu negara Islam di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda.Gerakan Kartosuwiryo berpusat di Jawa Barat, tetapi pengaruhnya meluas hingga ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan salah satu isi perjanjian Renville, RI harus menarik seluruh pasukannya dari daerah Kantong. Akan tetapi, Kartosuwiryo beserta poasukan Hizbullah dan Sabililah yang berada di bawah pengaruhnya tetap tinggal di Jawa Barat. Setelah Divisi Siliwangi hijrah, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan gerakannya.

Ketika pasukan Siliwangi kembali dari Jawa Tengah untuk melakukan perang gerilya, setelah Belanda melancarkan Agresi Belanda II, mereka menjumpai kesatuan-kesatuan bersenjata yang menamakan dirinya Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia. Kesatuan bersenjata itu berusaha menarik TNI agar ikut bergabung dan menghalangi Divisi Siliwangi kembali ke Jawa barat. Karenanya pertempuranpun tidak dapat dielakan

Dalam usaha menumpas pemberontakan DI/TII dilaksankan operasi militer mulai tanggal 27 Agustus 1949 akan tetapi perasi ini tidak berjalan dengan lancar.kemudian setelah dilaksankan  operasi militer yang disebut Operasi Bharatayuda. Dengan taktik Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962.

2.DI/TII Jawa Tengah

Gerakan DI/TII juga menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagai komandan pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah Letkol Sarbini, selanjutnya diganti Letnan Kolonel M.Bachrum dan kemudian diganti LetKol A.Yani. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdulrachman (Romo Pusat atau Kiai Sumolanggu) Gerakan ini berhasil dihancurkan  dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang/ Divisi Diponegoro. Untuk menumpas kemudian dilancarkan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin Lekol Soeharto, komandan Brigade Pragola dan baru dapat ditumpad pada awal rahun 1952

Didaerah Merapi-Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan oleh Gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DI/TII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders. Dan dapat dilumpuhkan bulan Juni 1954

3.DI/TII Aceh

Adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar,ketidakpuasan pembentukan daerah Aceh sebagai satu keresidenan dalam propinsi Sumatera Utara menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI/TII di Aceh. Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh yang pada tanggal 20 September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo.

Untuk menumpas pemberontakan Daud Beureuh  pemerintah mengambil langkah dengan melqancarkan operasi militer dan melakukan musyawarah. Penyelesaian akhir pemberontakan Daud Beureuh dilakukan dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 17s/d 28 Desember 1962. Musyawarah ini atas prakasra panglima Kodam I Iskandar Muda, Kol M Yasin   yang berhasilmemulihkan kembali keamanan daerah Aceh. Dan Daud Beureuh akhirnya mau memenuhi seruan pemerintah untuk mengakhiri pemberontakan.

3.      DI/TII Sulawesi Selatan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, yang semula adalah bekas pejuang di Pulau Jawa.Sekembalinya ke SulawesiSelatan, Kahar Muzakar menghimpun  dan memimpin laskar-laskar gerilya di wilayah ini, yang kemudian bergabung  dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS ). Akan tetapi permasalahan kemudian timbul karena Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI Divisi Siliwangi

4.      DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada bulan oktober 1950 terjadi pemberontakan kesatuan Rakyat yang Tertindas (KryT) yang dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Hader bin Umar alias Angli  Ia dalah bekas letnan dua TNI. Ia bersama KryT menyatakan diri sebagai bagian dari DI/TII Jawa Barat. Target serangan mereka adalah pos-pos TNI di wilayah tersebut. Saat itu pemerintah memberi kesempatan untuk menghentikan pemberontakan secara baik-baik. Ibnu Hajar akhirnya menyerahkan diri. Namu ternyata ia berpura-pura. Setelah mendapatkan peralatan TNI ia melarikan diri. Akhirnya pemerintah melakukan Gerakan Operasi Militer (GOM). Pada tahun 1959 Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 22 maret 1965

6. Peristiwa G-30-S/PKI 1965.

1). Kondisi Politik Menjelang G 30 S/PKI

Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.

a.       Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.

b.      Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.

c.       Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.

Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.

a.       Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.

b.      Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.

c.       Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”

d.      .Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.

e.       Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.

Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.

2. Seputar Penculikan Para Jenderal AD, Usaha Kudeta, dan Operasi Penumpasan
Peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira AD, kemudian dikenal Gerakan 30 S/PKI. Secara rinci para pimpinan TNI yang menjadi korban PKI ada 10 orang, yaitu 8 orang di Jakarta dan 2 orang di Yogyakarta. Mereka diangkat sebagai Pahlawan Revolusi.

2). Berikut ini para korban keganasan PKI.

a. Di Jakarta

1) Letjen Ahmad Yani, Men/Pangad.
2) Mayjen S.Parman, Asisten I Men/Pangad.
3) Mayjen R. Suprapto, Deputi II Men/Pangad.
4) Mayjen Haryono, M.T, Deputi III Men/Pangad.
5) Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad.
6) Brigjen Sutoyo S, Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral TNI AD.
7) Lettu Piere Andreas Tendean, Ajudan Menko Hankam/ Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
8) Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun, Pengawal rumah Wakil P.M. II Dr. J. Leimena.

        

            


b. Di Yogyakarta
1) Kolonel Katamso D, Komandan Korem 072 Yogyakarta.
2) Letnan Kolonel Sugiyono M., Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta.

  

Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya Ade Irma Suryani tertembak yang akhirnya meninggal tanggal 6 Oktober 1965, dan salah satu ajudannya ditangkap. Ajudan Nasution (Lettu Pierre A. Tendean), mayat tiga jenderal, dan tiga jenderal lainnya yang masih hidup dibawa menuju Halim. Di Halim, para jenderal yang masih hidup dibunuh secara kejam. Sejumlah anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Ketujuh mayat kemudian dimasukkan dalam sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi di Lubang Buaya. Untuk mengenang peristiwa yang mengerikan tersebut, di Lubang Buaya dibangun Monumen Pancasila Sakti. Peristiwa pembunuhan juga terjadi di daerah Yogyakarta. Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letkol Sugiyono diculik dan dibunuh oleh kaum pemberontak di Desa Kentungan. Pagi hari sekitar jam 07.00 WIB Letkol Untung berpidato di RRI Jakarta. Dalam pidatonya, Letkol Untung mengatakan bahwa “Gerakan 30 September” adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi Presiden Soekarno dari kudeta. Kudeta itu direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri atas jenderal-jenderal Jakarta yang korup yang menikmati penghasilan tinggi dan menjadi kaki tangan CIA (Agen Rahasia Amerika). Setelah mendengar pidato Letkol Untung di RRI, timbul kebingungan di dalam masyarakat. Presiden Soekarno berangkat menuju Halim. Presiden mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta menjaga persatuan. Diumumkan pula bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu berada langsung di tangan presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Selain itu melaksanakan tugas seharihari ditunjuk Mayjen Pranoto. Namun, di saat yang sama, tanpa sepengetahuan presiden Mayjen Soeharto mengangkat dirinya sebagai pimpinan AD.

3). Penumpasan G 30 S/PKI

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua panglima angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut Presiden Soekarno mengemukakan masalah penyelesaian peristiwa G 30 S/PKI. Dalam rangka penjelasan G 30 S/PKI, presiden menetapkan kebijaksanaan berikut.

a.Penyelesaian aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh presiden.

b.Penyelesaian aspek militer dan administratif diserahkan kepada Mayjen Pranoto

c.Penyelesaian militer teknis, keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayjen Soeharto

Upaya Penumpasan G-30S/PKI

Setelah melakukan aksinya, Letkol Untung kemudian mengumandangkan berdirinya Dewan Revolusi yang selanjutnya bertindak sebagai pemegang kekuasaan dan keamanan negara. Dewan Revolusi ini diketuai oleh Letkol Untung dengan wakil Brigjen Suparjo.

Melihat hal tersebut, Mayjen Soeharto segera melakukan tindakan tegas. Ia lalu menyuruh Sarwo Edhi Wibowo selaku RPKAD untuk mengamankan keadaan. Dengan sekejap pasukan Sarwo Edhi berhasil menguasai RRI. Dalam siaran tanggal 1 Oktober 1965 malam, Mayjen Soeharto menegaskan bahwa G-30S/PKI adalah pemberontakan dan Presiden Soekarno dalam keadaan selamat.

Pada tanggal 1 Oktober juga, TNI dapat menguasai pangkalan udara Halim Perdanakusumah dan Lubang Buaya. Lalu, pada tanggal 2 Oktober 1965 jenazah perwira TNI AD berhasil di temukan di Lubang Buaya dan pada tanggal 5 Oktober 1965 jenazah pahlawan revolusi dikebumikan di TMP Kalibata. sementara jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono yang menjadi korban Gestapu di Yogya baru ditemukan tanggal 19 Oktober 1965.

Sementara itu, beberapa orang yang terlibat dalam Gestapu terus melarikan diri ke berbagai tempat di Pulau Jawa. Akan tetapi, usaha penumpasan G-30S/PKI terus dilakukan di berbagai tempat. Akhirnya Letkol Untung dapat ditangkap di Tegal pada tanggal 11 Oktober 1965 dan pimpinan PKI waktu itu, D.N. Aidit ditangkap di Surakarta tanggal 22 November 1965. Selain itu, banyak pula tokoh PKI lain yang ditangkap. Kemudian mereka diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk diadili.

Akibat dari Gestapu tersebut adalah munculnya demonstrasi menentang PKI. Para demonstran menuntut dibubarkannya PKI. Pada demonstrasi ini, gugurlah mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim yang mendapat gelar pahlawan Ampera (Amanat penderitaan rakyat).

Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966 lahirlah Supersemar yang isinya memberikan amanat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan demi mencapai keamanan dan ketenangan. lalu, pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dinyatakan partai terlarang di seluruh Indonesia dan pada tanggal 18 Maret 1966 dilakukan pembersihan kabinet dari orang-orang yang diduga terlibat Gestapu. Dengan lahirnya Supersemar inilah sebagai awal dimulainya orde baru

4). Dampak Sosial Politik dari Peristiwa G 30 S/PKI

Berikut ini dampak sosial politik dari G 30 S/PKI.
a. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD.
b. Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia.
c. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar.
d. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau”dianggap   PKI”, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.

5.Pendapat para ahli tentang peristiwa G-30-S-1965/ PK

Konsekuensi dari peristiwa yang samar dan melibatkan berbagai pihak menimbulkan penafsiran yang cukup beragam. Peristiwa Penculikan yang diikuti dengan perebutan kekuasaan serta pembasmian terhadap orang yang dianggap musuh politik menjadi suatu topik yang neraik, kompleks, membingungkan sekaligus menantang. Beberapa versi yang ada, antara lain:

a. Pertama, interpretasi yang menekankan bahwa pelaku utama G 30 S adalah PKI. Sejak awal PKI telah berusaha merintis usaha untuk merebut kekuasaan, termasuk menyusupkan orang-orangnya ke kelompok lain, termasuk AD. Dewan Revolusi yang melakukan penculikan terhadap sejumlah perwira AD hanyalah organ pelaksana yang sejak awal sudah dikenaro oleh PKI. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh melalui bukunya (Tragedi Nasional, Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesa), Sekretariat Negara ( Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia; Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya), Arnold Brackman ( The Communist Collapse in Indonesia).

b. Kedua, suatu interpretasi yang menekankan bahwa pelaku utama dari gerakan ini adalah Angkatan Darat sendiri. Konflik internal AD, terutama antara perwira senior yang konservatif dan suka hidup mewah dengan para perwira progresif yang prihatin dengan kehidupan masyarakat yang banyak susah sementara beberapa perwira tinggi militer justru hidup mewah. Termasuk diantaranya yang beranggapan bahwa kasus ini sebenarnya hanya terkait dengan Divisi Diponegoro. Beberapa pengarang yang beranggapan semacam ini antara lain MR Siregar (Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Kasus Indonesia: Sebuah Holokaus yang Diterima sesudah Perang Dunia Kedua), Coen Holtsappel (The 30 September Movement), Anderson dan Ruth McVey (A Preliminary Analysis of the October 1, 1965: Coup in Indonesia)

c. Ketiga, pelaku utama dan kemudian yang harus bertanggungjawab terhadap peristiwa G 30 S adalah Letnan Jenderal Suharto sendiri. Dia yang sejak awal sudah diberitahu oleh Latief akan rencana penculikan serta tindakannya yang dengan cepat menumpas kelompok pemberontak hanya mungkin dapat dilaksanakan kalau yang bersangkutan tahu betul scenario yang ada. Beberapa tulisan yang terkait dengan interpretasi ini adalah Wimandjaya K.Litohoe (Primadosa), Imam Soedjono (Yang Berlawan, Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI)

d. Keempat, Pandangan yang beranggapan bahwa pelaku utama dari peristiwa G 30 S adalah Presiden Sukarno sendiri. Para perwira yang tergabung dalam Dewan revolusi merupakan tokoh-tokoh yang sangat mengagumi Presiden Sukarno sekaligus sangat dekat dengan Presiden Sukarno. Termasuk beberapa tokoh di luar AD yang kemudian bertemu di Halim Perdanakusumah merupakan orang-orang dekat Sukarno. Presiden yang berusaha memperkuat posisinya ingin pimpinan AD semakin tunduk dan setia dengan kepemimpinannya. Tulisan ini antara lain dianut oleh Antonie C.A.Dake (In The Spirit of The Red Banteng: Indonesian Communism between Moscow and Peking, Sukarno File, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi suatu keruntuhan) Soegiarso Soerojo (Siapa menabur Angin akan menuai Badai), John Hughes ( The End of Soekarno), Ulf Sundhaussen (Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI).

e. Kelima, Pandangan yang beranggapan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan hasil skenario dari kekuatan yang diorganisir dan direncanakan oleh agen rahasia Amerika, CIA. Amerika yang sejak awal berusaha menguasai Indonesia, paling tidak menjadikan Indonesia sebagai sekutunya terus berusaha memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Untuk itu Amerika sangat berkepentingan mengganti posisi Presiden Sukarno serta menyingkirkan pengaruh dan kekuatan PKI. Tulisan ini antara lain dikembangkan oleh Greg Poulgrain ( The Genesis of Confrontation: Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945-1965).

f. Keenam, pandangan yang beranggapan bahwa pelaku G 30 S tidak tunggal. Pandangan ini juga masih beragam; antara lain; yaitu yang beranggapan bahwa ada konspirasi antara kekuatan AD dengan kekuatan asing, khususnya Amerika dan Inggris. Anggapan ini antara lain dikembangkan oleh Harsutejo (G 30 S Sejarah yang digelapkan Tangan berdarah CIA dan Rejim Suharto), Di samping itu juga ada yang beranggapan bahwa peristiwa G 30 S adalah konspirasi antara Presiden Sukarno, PKI dan RRC sebagaimana yang kembangkan oleh Victor M. .Fic (Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi tentang Konspirasi). Sementara juga ada yang beranggapan bahwa pelaku dari G 30 S adalah perpaduan antara pimpinan PKI yang keblinger, kecerdikan subversi nekolim dan adanya oknum-oknum yang tidak bera. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Presiden Sukarno (Pelengkap Nawaksara

Dari uraian singkat di atas, kita bisa melihat bahwa ternyata memang tidak mudah untuk bisa menentukan dengan pasti siapa dibalik G30S. Setiap kesimpulan yang dibuat akan dibantah oleh yang lain sehingga tidak akan ada kesimpulan yang diterima oleh semua pihak. Setiap orang mempunyai kesimpulan sesuai pengalaman dan keyakinan masing-masing yang sifatnya individual

.
5. Dampak sosial-politik dari peristiwa G-30-S-1965/ PKI di dalam masyarakat

a.       Sosial
Menanggapi peristiwa G 30 S PKI presiden Soekarno bersikap kurang tegas sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat terutama kalangan mahsiswa dan pelajar yang mendapat dukungan ABRI. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-
orang PKI atau”dianggap PKI”, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.

b.      Ekonomi
Terjadinya kondisi harga barang-barang naik dan terjadi inflasi sangat tinggi bahkan melebihi 600% setahun.

c.       Upaya mengatasi inflasi
• Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, dari Rp 1000 menjadi Rp 100 uang baru
• Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat sejak 1 Januari 1966 yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang secar tidak terkendali

d.      Dampak Politik

Munculnya gelombang aksi menentang ketidak tegasan Presiden Soekarno tentang peristiwa G 30 S PKI terutama dari kalangan mahasiswa dan pelajar misalnya KAMI, KAPPI,KAPI KAWI,KABI yang kemudian mengeluarkan tuntutan yang dikenal dengan TRITURA ( Tiga Tuntutan Rakyat ) pada 10 Januari 1966 yang berisi :

a.       Pembubaran PKI

b.      Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

c.       Penurunan harga-harga (perbaikan ekonomi)

Dalam usaha menuntut TRITURA telah gugur seorang mahasiswa Arief Rahman Hakim yang tertembus peluru pengawal kepresidenan. Reaksi presiden terhadap aksi-aksi demo menentang dirinya adalah membubarkan KAMI pada 25 Februari 1966. pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden memimpin sidang kabinet yang membahas kemelut politik saat itu. Namun presiden buru-buru pergi ke Bogor karena ada informasi di sekitar istana terdapat pasukan-pasukan liar.

Tindakan Presiden ini mengundang tanggapan dari 3 perewira TNI AD yaitu :
• Mayor Jenderal Basuki Rahmat
• Brigadir Jenderal M. Yusuf
• Brigadir Jenderal Amir Mahmud
Yang menyusul ke Bogor dengan membawa pesan dari Jenderal Soeharto bahwa Soeharto siap mengatasi keadaan kalau presiden memberi kepercayaan padanya. Sehingga presiden kemudian memerintahkan ketiga jenderal dan Komandan resimen Cakrabirawa BrigJen Sabur untuk membuat konsep surat perintah kepada Jenderal Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) dalam TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 yang intinya berisi :
Memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta stabilitas jalannya pemerintahn dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.
Langkah selanjutnya adalah Letjen Soeharto membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966 ditetapkan dalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Dampak sosial politik dari G 30 S/PKI.

a.       Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD/ Angkatan darat 

b.      Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di
Indonesia.

c.       Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar

2.Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan

1. Pemberontakan Andi Aziz

Peristiwa  pemberontakan bekas tentara KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis terjadi di Ujung Pandang pada tanggal 5 April 1950. Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :

1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia   Timur.

2. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI

3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

2.. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )

Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat di kalangan KNIL timbul Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. APRA mengajukan ultimatum menuntut supaya APRA diakui sebagai Tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan/negara Federal tersebut. Ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung APRA melancarkan teror, APRA berhasil ditumpas. Ternyata dalang gerakan APRA ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Rencana gerakannya di Jakarta ialah menangkap beberapa menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan Pejabat Kepada Staf Angkatan Perang Kolonel T.B Simatupang. Rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri.

3.. RMS, ( Republik Maluku Selatan )

Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Dr. Ch. R. S. Soumokil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Soumokil sebenarnya terlibat dalam pemberontakan Andi Azis. Namun, setelah gagalnya gerakan itu ia melarikan diri ke Maluku Tengah dengan Ambon sebagai pusat kegiatannya. Untuk itu pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk mengajak berunding. Misi Leimena tidak berhasil karena RMS menolak untuk berunding. Pemerintah bertindak tegas, pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A. E. Kawilarang dikirimkan ke Ambon. Dalam pertempuran memperebutkan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan bagian utara pulau itu berhasil dikuasai. Tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil berhasil ditangkap selanjutnya tanggal 21 April 1964 diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati.

3.Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

1. PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia)

Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidak harmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

a.Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.
Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Agar semakin tidak membahayakan negara, pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpas PRRI. Berikut ini operasi militer tersebut.
Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dilaksanakan operasi gabungan yang terdiri atas unsur-unsur darat, laut, udara, dan kepolisian. Serangkaian operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Tujuan mengamankan instansi dan berhasil menguasai kota. Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 1958.
2. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada tanggal 17 April 1958 dan menguasai Bukittinggi 21 Mei 1958.
3. Operasi Saptamarga dengan sasaran Sumatera Utara dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo.
4. Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo.
5. Penumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi gabungan dengan nama Merdeka di bawah   pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang terdiri dari :
• Operasi Saptamarga I dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah, dipimpin oleh Letkol Sumarsono.
• Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan, dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono.
• Operasi Saptamarga III dengan sasaran Kepulauan Sebelah Utara Manado, dipimpin oleh Letkol Magenda.
• Operasi Saptamarga IV dengan sasaran Sulawesi Utara, dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat

b. Persoalan Negara Federal dan BFO

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/ Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan.

Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera Merah-Putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh Negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini (1947).

Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012.). Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz

sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini.

 Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketikavnegara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelahKMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negaranegara bagian tersebut bergabung ke RI.

Upaya Pencegahan Disintegrasi

1.  Hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan ( integrasi ), serta tidak menimbulkan perpecahan ( disintegrasi ) wilayah dan ideologi.

2.  Hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi melainkan demi kepentingan negara.

3.   Keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan.

4.   Toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan.

5.   Meningkatkan rasa nasionalisme.

6.  Upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara.

Dampak atau Pengaruh Akibat Disintegrasi

Akibat Disintegrasi yaitu Mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa yang bedampak pada pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disintegrasi juga mengakibatkan terjadinya suatu pemisahan wilayah yang akibatnya mereka ingin mendirikan negara sendiri.

Hilangnya kekayaan alam yang dimiliki wilayah yang memisahkan diri membuat negara akan mengalami banyak kerugian baik materi maupun perekonomian negara.

Kesimpulannya kita harus meningkatkan rasa Nasionalisme kita sekaligus mementingkan kepentingan negara dibandingkan mementingkan kepentingan golongan ataupun pribadi. Contohnya sendiri banyak partai politik yang hanya mementingkan partai sendiri dibandingkan tujuan utama mereka untuk membangun negara semakin maju, hal ini memilukan walaupun tidak semuanya begitu.

Contoh Program Mengkonversi Nilai dan Angka

Program mengkonversi nilai angka yang di dapat mahasiswa kedalam nilai huruf, dengan konversi :
Nilai >= 86 : A
70 <= Nilai < 86 : B
60 <= Nilai < 70 : c
50 <= Nilai < 60 : D
      Nilai < 50 : E

Berikut codingnya :

Program Nilai_Mahasiswa;
Uses wincrt;
Var
nim,nm,mk,kel,nh:string;
na:real;
Begin
writeln('    PROGRAM INPUT NILAI'    );
writeln('===========================');
Write('Masukan Nama Mahasiswa : ');Readln(nm);
Write('Masukan NIM            : ');Readln(nim);
Write('Masukan Mata kuliah    : ');Readln(mk);
Write('Masukan Nilai          : ');Readln(na);
clrscr;

writeln('===========================');
writeln('  PROGRAM NILAI MAHASISWA  ');
writeln('===========================');
writeln;
Writeln('Nama Mahasiswa : ',nm);
Writeln('NIM            : ',nim);
Writeln('Mata Kuliah    : ',mk);
Writeln('Nilai Angka    : ',na:2:0);

IF ((na >= 86) AND (na <= 100)) THEN
nh := 'A'
ELSE IF ((na >= 70) AND (na < 86)) THEN
nh := 'B'
ELSE IF ((na >= 60) AND (na < 70)) THEN
nh := 'C'
ELSE IF ((na >= 50) AND (na < 60)) THEN
nh := 'D'
ELSE
nh := 'E';
Writeln('Nilai Huruf    : ',nh);
writeln;
writeln('===========================');
end.

Citra Vektor

 

1)    Pengertian Citra Vektor

Citra vektor/gambar vektor merupakan gambar digital yang berdasarkan persamaan matematis. Gambar Vektor terdiri dari penggabungan koordinat-koordinat titik menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak menjadi pecah walaupun diperbesar atau diperkecil.

Citra vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu obyek atau gambar.

Citra vektor merepresentasikan gambarnya tidak dengan menggunakan pixel, melaikan dengan kurva dan garis yang didefinisikan dalam persamaan matematis.

Beberapa format file citra vektor di antaranya: svg, eps, wmf , cdr dan lain sebagainya.Gambar vektor tidak tergantung pada resolusi. Citra vektor dapat diperbesar atau diperkecil ukuran gambar tanpa kehilangan detail gambarnya. Disamping itu gambar vektor akan mempunyai ukuran file yang lebih kecil dan dapat diperbesar atau diperkecil bentuknya tanpa merubah ukuran filenya.

2)    Ciri – Ciri Citra Vektor

Citra Vektor terdiri dari penggabungan koordinat-koordinat titik yang dibuat dalam persamaan matematika menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek.

Adapun ciri – ciri dari citra vektor adalah sebagai berikut :

• Citra vektor terdiri susun dari persamaan matematika

Grafik dengan type Vektor merupakan gambar yang dibentuk oleh objek berupa garis dan kurva.

• Citra vektor tidak terlihat pecah saat diperbesar

o   Kualitas hasil gambar dari type vektor tidak tergantung pada resolusi gambar.

• Ukuran file gambar relatif kecil

o   Dalam penyimpanan file, type Vektor hanya memerlukan ruang penyimpan yang relative kecil

• Ukuran file gambar tidak tergantung pada resolusi komputer
• Teknik pewarnaan gradasi membutuhkankemampuan yang lebih agar menghasilkan gambar yang realistis.

Lirik Lagu Mars PMI

Palang merah indonesia

Sumber kasih umat manusia

Warisan luhur nusa & bangsa

Wujud nyata mengayom pancasila

Gerak juangnya ke seluruh nusa

Mendharmakan bakti bagi ampera

Tunaikan tugas suci,tujuan pmi,di persasa bunda pertiwi

Untuk umat manusia di seluruh dunia

PMI menghantarkan jasa

Web Drama " Lunch Box "

K-drama.net – Kim Ji Soo pemeran Go Bok Dong dalam drama “Angry Mom” ini akan membintangi sebuah web drama yang berjudul ‘Lunch Box’ bareng orang Indonesia. Web drama ini dibuat oleh ‘K-Food FAIR 2015 – Malaysia, Indonesia, UAE’ dalam rangka untuk mempromosikan makanan halal.

Dalam web dramanya Kim Ji Soo berperan sebagai pria Korea bernama Yong I, yang memiliki hobi memasak. Ia jatuh cinta dengan seorang mahasiswi asal Indonesia yang sedang belajar di Korea.

Cerita ini bermula ketika Yong I yang diperankan oleh Kim Ji Soo ingin memberikan kotak makan siang dari kepada Lia, mahasiswi asal Indonesia yang ditaksirnya. Namun tak disangka Lia menolak tawaran tersebut, karena ia membawa bekal makanannya sendiri. Saat ke pasar, Ji Soo tak sengaja kembali bertemu dengan Lia.

Yong I melihat Lia membeli bahan makanan di sebuah toko, ternyata Lia membeli bahan makanan halal. Sedikit kaget dengan hal tersebut, Yong I akhirnya membeli semua bahan makanan halal dan memasaknya dengan resep di internet. Ia lalu memberikan makanan halal masakannya ke dalam loker milik Lia